DPRD dengan Eksekutif Silang Pendapat, Raperda Anti Narkotika Gagal Finalisasi

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Finalisasi pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tertunda.

Pasalnya, antara Pansus DPRD dengan pengusul atau pihak eksekutif masih terjadi silang pendapat terkait dengan pasal yang mengatur tentang tes Narkoba bagi peserta didik baru setingkat SMP maupun SMA/SMK.

Ketua Pansus P4GN DPRD Banyuwangi Umi Kulsum mengatakan, “finalisasi pembahasan Raperda P4GN kita tunda karena masih terjadi silang pendapat antara Pansus dengan pengusul terkait dengan pasal yang mengatur persyaratan tes narkoba melalui tes urine bagi peserta didik baru”.

Baca: PMI Jawa Timur Semprot Disinfektan Zona Merah COVID-19 Bondowoso

“Jika setiap proses penerimaan peserta didik baru ada persyaratan tes narkoba, menurut pandangan Pansus cukup memberatkan wali murid karena biayanya cukup mahal,“ ucap Umi Kulsum saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (18/08/2020).

Untuk menindaklanjuti usulan eksekutif tersebut, Pansus masih akan meminta masukan kepada Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait seperti komite sekolah maupun organisasi kemasyarakatan.

“Kita masih akan meminta masukan, pendapat dan saran dari Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan lainnya agar Raperda P4GN sempurna dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,“ ucap Umi Kulsum.

Baca: Pemkab Trenggalek Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno berpendapat, jika Pasal terkait persyaratan tes narkoba untuk penerimaan perserta didik baru bisa dilakukan, tentu baik untuk deteksi penyalagunaan Narkoba dikalangan pelajar.

Namun pasti ada persoalan yang akan muncul di masyarakat yaitu terkait dengan biaya tes narkoba.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *