Eksekutif Menjawab Pertanyaan Fraksi DPRD Banyuwangi, Termasuk Saham Tambang

  • Whatsapp

Pandangan Umum Fraksi Fraksi dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

KABAR RAKYAT –  Eksekutif melalui Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, hari Rabu (8/7).

Jawaban eksekutif disampaikan dalam paripurna yang digelar secara virtual dan terbatas  dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono, SH serta dihadiri puluhan anggota DPRD dari lintas fraksi.

Sedangkan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko membacakan tanggapan dari ruang Rempeg Jogopati Kantor Bupati Banyuwangi.

Baca: Tiga Ribu Buruh PT.KTI Probolinggo Diliburkan, Gegara 8 Karyawan Terkonfirmasi Positip

Awal sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Banyuwangi dalam mencermati, meneliti dan menilai Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019.

Menanggapi PU fraksi Demokrat, Wabup Yusuf Widyatmoko menyampaikan, terkait aspek normatif dalam pelaksanaan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang dinilai terlambat dan tidak sesuai ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 eksekutif tidak sependapat.

Sesuai dengan Surat Nomor. 900/3348/429.202/2020 perihal penyampaian buku Raperda maupun Raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 telah disampaikan kepada Ketua DPRD pada tanggal 26 Juni 2020.

Baca: Gubernur Khofifah Bersama Pangkogabwilhan II Luncurkan One Gate Referral System

“ Sehingga penyampaian Raperda dimaksud masih dalam lingkup waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana amanat Perundang-Undangan,“ ucap Yusuf Widyatmoko.

Terhadap beberapa sumber PAD ditahun 2019 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti BPHTP.

[the_ad id=”29596″]

Kondisi ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengungkapan besaran transaksi riil pada proses perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan masih sangat minim.

Kemudian terkait dengan kontribusi Perusahaan Umum daerah Air Minum (PUDAM), harus disesuaikan dengan perhitungan pembagian laba yang telah  ditetapkan dan disetorkan setelah dilakukan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *