Fraksi PKB Banyuwangi Seminar Daring Pengawasan Anggaran Covid-19 Bersama KPK

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Masa Pandemi Covid-19. Fraksi PKB di DPRD Banyuwangi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seminar daring dengan tema Anti Korupsi melalui Zoom Webinar, pada 14 Mei 2020.

Seminar daring tertutup ini, diikuti 9 anggota DPRD dari Fraksi PKB saja. Sebagai nara sumber Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron.SH.MH.

Dalam keterangan pers, Ketua fraksi PKB, Hj Mafrochatin Ni’mah, pada Jum’at, 15 Mei 2020, mengatakan tujuan dari seminar bersama KPK tersebut untuk mengetahui peran dan fungsi dewan dalam upaya Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 khususnya terkait anggaran dan pengawasannya.

Kebijakan KPK dalam penanganan covid-19, refokusing anggaran penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah, monitoring dan pengawasan, serta pengunaan dana desa dalam penanganan Covid-19.

“ Dalam seminar kita tanyakan kepada KPK, bagaimana fungsi DPRD dalam hal optimalisasi pengawasan pengunaan anggaran penanganan covid-19 , “ kata Hj. Ni’mah menjelaskan pada Kabar Rakyat.

Baca juga: Data Penerima Bansos Terdampak Covid-19 Bisa Cek di Tempat Ibadah

Menurut Hj Ni’mah, banyak hal yang disampaikan oleh Dr.Nurul Ghufron kepada anggota fraksi PKB dalam menjalankan tugas pengawasan pengunaan anggaran penanganan covid-19 dan potensi kerawanannya.

Baca juga: Pemkab Gandeng Polres Bondowoso Bagikan Bantuan Pada Puluhan Sopir MPU

KPK mengidentifikasi sekurangnya ada beberapa titik rawan dalam penanganan covid-19, diantaranya terkait pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumbangan pihak ketiga hingga penganggaran bantuan sosial.

“ Karena pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 ini tidak perlu ada tender dan persetujuan dewan, ada kerawanan  kolusi, mark up, gratifikasi dan lain-lain. Tugas kita disini untuk mengawasi dan jangan sampai kolusi terjadi , “ ungkap Hj. Ni’mah.

Politisi perempuan PKB dari Dapil 1 ini menambahkan, sebagai mitra eksekutif, pihaknya berkeinginan pengunaan anggaran penanganan covid-19 di Banyuwangi harus tepat sasaran, tranparan, akuntanbilitas dan profesionalitas yang perlu diutamakan.

Mengingat anggaran yang dipergunakan tidak sedikit dan perlu adanya sebuah pertanggungjawaban yang penuh kepada masyarakat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *