Fraksi PKB Menilai Penjelasan Eksekutif/Bupati Tidak Memuaskan

  • Whatsapp

Pernak Pernik Pembahasan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2019 di DPRD Banyuwangi

KABAR RAKYAT – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Banyuwangi menilai tanggapan eksekutif atau Bupati Banyuwangi terhadap beberapa permohonan penjelasan dalam Pemandangan Umum (PU) fraksinya tidak memuaskan.

“Tanggapan eksekutif atas beberapa permintaan penjelasan dalam PU fraksi PKB tidak memuaskan karena tidak ada langkah dan solusi untuk segera menyelesaikan komitmen yang telah disepakati,“ ucap Ketua Fraksi PKB, Hj.Mafrocahtin Ni’mah, S.Pd.MM kepada Kabar Rakyat, Rabu 908/07/2020).

Baca: Tiga Komando Militer Meresmikan Kampung Nelayan Tangguh di Banyuwangi

Menurut Hj. Ni’mah, penjelasan eksekutif terkait dengan tidak dicairkanya insentif guru ngaji TPQ pada tahun 2019 hanya sebatas pada persoalan proses verifikasi dan validasi data penerima insentif yang hingga saat ini belum ada ujung penyelesaiannya.

Sehingga berimbas pada insentif guru ngaji TPQ untuk tahun 2020 yang juga belum bisa dicairkan.

“ Tidak cairnya insenti guru ngaji, sejak tahun 2019 hingga kini alasannya tetap pada proses verifikasi dan validasi data yang belum selesai, kinerja bagian Kesra perlu dipertanyakan,“ ucap Hj. Ni’mah.

Baca: Residivis Jambret Sasaran Korban Perempuan dari ATM akhirnya Tertembak 

Penundaan dicairkanya insentif guru ngaji ini merupakan inkonsistensi Pemerintah Daerah dan tidak menghargai ketulusan pengabdian guru TPQ.

Padahal pendidikan TPQ merupakan pintu awal masuknya pengajaran dan pendidikan karakter di masa usia dini, yang seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.

[the_ad id=”29596″]

“Kita minta insentif guru ngaji segera dicairkan akhir bulan Juli 2020 ini,“ tegasnya.

Yang kedua penjelasan eksekutif terkait dengan keluhan petani di Banyuwangi terhadap mahalnya harga pupuk.

Baca: Eksekutif Menjawab Pertanyaan Fraksi DPRD Banyuwangi, Termasuk Saham Tambang

Fraksi PKB menilai jawaban eksekutif sangat normatif sekali dan belum memberikan solusi maupun langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh SKPD terkait dengan mahalnya harga pupuk.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *