Imbas Corona 2.123 Pekerja Pariwisata Dirumahkan, Komisi II: Pemda Harus Membantu

  • Whatsapp

Kabar Rakyat – Dampak pandemi virus corona sejumlah perusahaan khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi kini mulai merumahkan pekerjanya.

Total ada 2.123 orang pekerja dirumahkan dan 26 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Komisi II DPRD Banyuwangi meminta pemerintah daerah turut memperhatikan nasib mereka.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II bersama Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Perindustrian serta Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan KB, Rabu (15/04/2020).

Ketua Komisi II, Hj Mafrochatin Ni’mah mengatakan, pekerja Hotel, Restauran dan travel yang dirumahkan oleh perusahaannya tidak mendapatkan kompensasi apapun, namun hanya diberikan janji berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

“ Mereka yang dirumahkan hanya mendapatkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, tidak ada kompensasi apapun, kalaupun ada PHK perusahaan juga tidak mampu memberikan pesangon, ini sangat disayangkan, namun Disnaker memberi himbauan agar mereka dibantu sembako , “ ucap Hj. Ni’mah saat dikonfirmasi Awak Media.

Menurut Ni’mah, Disnaker agar segera mengusulkan para pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK untuk mendapatkan bantuan sosial serta program kartu prakerja dari Pemerintah Pusat.

“ Pendaftaran program kartu prakerja ini butuh cepat karena kuota yang tersedia hanya untuk 5,6 juta orang di seluruh Indonesia, Disnaker harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat , “ tegasnya.

Saat ini informasi mengenani program kartu prakerja sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya bagi yang terkena PHK atau dirumahkan oleh perusahaannya. Sehingga Disnaker harus menyebarluaskan informasi program kartu prakerja melalui media cetak maupun elektronik.

“ Iklankan saja sosialisasi kartu pra kerja di media cetak, online dan radio agar masyarakat yang gaptek juga bisa mengetahui program ini , “ ucapnya.

Di sisi lainnya, Komisi II juga minta kepada Dinas Sosial agar menambah anggaran jaring Pengaman Sosial dari Rp. 7,1 miliar menjadi Rp. 10, 2 miliar.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *