Komisi II DPRD Hearing Dugaan Monopoli Program BPNT Kalibaru

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Komisi II DPRD kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing bersama Forum Komunikasi Mahasiswa Kalibaru (FKMK) terkait adanya dugaan praktek monopoli penyaluran bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kalibaru, Rabu (22/07/2020).

Rapat hearing dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi Sekretaris Komisi II, Suyatno dengan mengundanghadirkan Plt Kepala Dinas sosial,Pemberdayaan Perempuan dan KB, Lukman Hakim, Camat Kalibaru, Nuril Falllah, pendamping program BPNT, serta beberapa Kepala Desa.

Dalam hearing salah satu perwakilan FKMK, Alvin mengatakan, penyaluran bantuan sosial BPNT di Kecamatan Kalibaru telah menyalahi regulasi dengan adanya dugaan praktek monopoli dan pengurangan bahan pokok yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selain itu,  bahan pangan yang diterima KPM tidak sesuai dengan ketentuan, salah satu contohnya beras , seringkali keluarga penerima manfaat mengeluh berasnya kurang layak.

“Penyaluran program BPNT di Kalibaru telah menyimpang dari regulasi, pertama Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dipaksa dan diarahkan untuk mengambil bantuan tersebut ke satu penyalur e-warung ini praktek monopoli,“ ucap Alvin

“Kedua kualitas bantuan bahan pangan berupa beras seringkali kurang layak, sehingga  penerima menjual kembali beras tersebut kepasar dengan harga murah,“ ucapnya.

Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Lukman Hakim menyatakan, persoalan BPNT di Kalibaru seharusnya dapat diselesaikan dan dikoordinasikan di tingkat kecamatan, sehingga tidak perlu ke Dinas Sosial.

“Permasalahan BPNT di Kalibaru ini sebenarnya sudah bisa diatasi ditingkat kecamatan, disana kan ada Pak Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan Pendamping, aneh juga kalau tidak bisa diselesaikan,“ jelas Lukman Hakim.

Pimpinan sidang hearing soal BPNT Kalibaru. Michael Edy Hariyanto dan Sekretaris Komisi II, Suyatno

Penyalur BPNT disetiap desa  ada satu e-warung yang bisa melayani 200 hingga 300 KPM, jika kurang memadai , satu desa bisa 2 (dua) e-Warung tinggal menyesuaikan dan dikoordinasikan dengan kecamatan.

“Jika tidak memadai satu desa bisa disediakan dua e-Warung tinggal menyesuaikan dan di koordinasikan dengan pihak kecamatan,“ ucap Lukman Hakim.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *