KPU Banyuwangi Serahkan Syarat Pencalonan Pilkada 2020 Kepada Parpol

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi menyerahkan Surat Keputusan (SK) syarat pencalonan yang harus dipenuhi Partai Politik maupun gabungan Partai Politik untuk dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi kepada seluruh Parpol yang ada di Banyuwangi.

Penyerahan SK KPU Banyuwangi tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Tahun 2020 di hadiri Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan, Komisioner KPU Bnayuwangi, Dian Mardiyanto, Ari Mustofa dan Edy Sumanto serta perwakilan Partai Politik, Selasa (11/08/2020) di Aula KPU Kabupaten Banyuwangi.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan mengatakan, dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi No. 333/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/VIII/2020.

Berbunyi, telah menetapkan minimal jumlah kursi yang harus dipenuhi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan dalam pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 sebanyak 10 kursi di DPRD.

“Dalam ketentuannya 20 persen dari kursi DPRD, kalau DPRD Banyuwangi jumlahnya 50 kursi berarti 10 kursi, kalau mengunakan suara sah ketentuannya 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah seluruh Parpol dalam Pemilu tahun 2019,“ ucap Insan Qoriawan saat dikonfirmasi Awak Media.

Kemudian selain 10 persen jumlah kursi maupun 25 persen suara sah Pemilu tahun 2019 sebagai syarat pencalonan. Ada juga dokumen yang sangat penting dan mutlak diperlukan, yakni formulir B 1 KWK Parpol atau lazim disebut dengan rekomendasi Parpol.

“Formulir B1 KWK Parpol penting dan harus ada, karena itu surat persetujuan dari pengurus Parpol tingkat pusat untuk syarat mencalonkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,“ jelasnya.

Dan rekomendasi pengurus Parpol tingkat pusat tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Parpol atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing Parpol.

“Rekomendasi Parpol untuk pasangan calon bisa saja ditanda tangani selain Ketua Umum dan Sekjen dengan syarat ada mandat, ini yang berpotensi adanya rekomendasi ganda, maka diperlukan kehati-hatian teman-teman KPU,“ ucapnya.

Menurut Insan Qoriawan, rekomendasi Parpol ganda yang dianggap sah dengan pasangan calon yang berbeda bisa saja terjadi. Sehingga KPU mengeluarkan ketentuan bahwasanya Parpol atau gabungan Parpol hanya memperoleh satu kali kesempatan untuk mendaftarkan calonnya.

“Ketika Parpol sudah mendaftarkan calon, tidak ada lagi kesempatan untuk mendaftarkan calon dari Parpol yang sama, jadi KPU wajib menolak pendaftaran calon berbeda dari Parpol yang sama,“ pungkasnya.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *