Kutipan Dialog Publik, NU Dalam Pusaran Politik Lokal

  • Whatsapp

Dialog menjelang Pilkada Banyuwangi yang di selenggara IKA PMII

KABAR RAKYAT – Antusias peserta Dialog Publik Tahun 2020 dengan tema ‘NU Dalam Pusaran Politik Lokal’ digelar IKA PMII Banyuwangi, terlihat semangat. Kegiatan dikemas Halal Bi Halal bertempat di Aula SMA NU Genteng, 28 Juni 2020, nyaris tidak ada sepinya.

Pemantik dialog publik Katib Syuriah PCNU Banyuwangi, KH Sunandi Zubaidhi dengan tegas mengatakan bahwa urusan Pilkada atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bahwa PCNU belum mengambil keputusan apapun.

Baca: Menengahi Pandemi, Penyedia Jasa Kredit Harus Siapkan Mitigasi Risiko yang Memadai

Yang patut digaris bawah tidak ada keputusan personal pengurus. Yang ada adalah keputusan yang utuh pengurus harian Katib Syuriah.

Keputusan bersama, PCNU akan mengambil sikap nanti setelah para bakal calon bupati dan pasangannya resmi mendaftar ke KPU. Sengaja PCNU tidak melakukan penjaringan seperti pemilihan kepala daerah sebelumnya, karena dikhawatirkan terjadi perpecahan ditubuh NU.

Baca: Alumni dan Kader PMII Banyuwangi Silaturahmi Offline dan Diskusi Publik

Tentang PKB, Katib Syuriah PCNU Banyuwangi, Sunandi Zubaidi mengibaratkan PKB adala lahir dari rahim NU tentu akan mendukung. Permasalahannya, adalah NU tidak akan berpolitik lebih dalam.

[the_ad id=”29596″]

Tidak mungkin PCNU mengurus urusan rekomendasi ke DPP PKB. Berjuang dulu, pasti PCNU akan mengamini dan mendukung langkah kader yang serius maju Pilkada.

Baca: KPM Sukses Mundur Dari Kepesertaan PKH Bondowoso, Berikut Kisahnya

“Ingat PCNU hingga saat ini belum menentukan keputusan siapa yang akan diusung Pilkada. Semua keputusan akan dilakukan bersama-sama tidak personal,” tegas Katib Syuriah PCNU Banyuwangi, Sunandi Zubaidi saat menyampaikan paparan tema tersebut.

Dialog Publik IKA PMII Banyuwangi Foto: Jaenudin/Kabar Rakyat

Narasumber kedua, Ali Nur Fatoni Humas PAPDESI (perkumpulan kepala desa) yang mengatakan, bahwa saat ini semua harus realistis, pemimpin untuk memenangkan Pilkada 2020 tidak cukup dengan dukungan dan rekomendasi tetapi juga kekuatan finansial juga harus dihitung.

Baca: Mantan Politisi Demokrat, Teddy Anugrianto Punya Kans Ganti Dahsyat

Dicontohkan, untuk menjadi kepala desa biayanya untuk bisa menang cukup tinggi, bisa 300 juta, 100 juta, bahkan ada yang 500 juta.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *