Pemkab Banyuwangi Optimis Penyaluran DAU dan DBH dari Pusat Lancar

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Pemkab Banyuwangi memastikan tidak termasuk daerah yang ditunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Senin (4/5/2020).

Hal itu sesuai lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tertanggal 29 April 2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Melaporkan Penyesuaian APBD Tahun 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Samsudin, Minggu (3/5/2020) menyampaikan, sesuai Keputusah Menkeu 10/KM/7/2020, terdapat 380 daerah se-Indonesia yang mendapat sanksi penundaan DAU dan/atau DBH.

Sanksi diberikan lantaran pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan realokasi/penyesuaian APBD Tahun 2020 secara lengkap dan benar untuk menangani Covid-19 di daerah.

Disebutkan, penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan terhitung sejak Mei 2020.

Penyaluran baru akan dilakukan kembali jika pemerintah daerah sudah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 secara lengkap dan benar kepada Menkeu.

Samsudin menambahkan, pihaknya terus memonitor segala realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Termasuk, imbuh Samsudin, kewajiban mengatur alokasi untuk jaring pengaman sosial dan menggerakkan perekonomian di daerah telah dilakukan di APBD Banyuwangi. Selain itu, pelaporan ke pemerintah pusat terus diperbarui secara berkala.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *