PMII Banyuwangi Desak Kapolda Sanksi Oknum Pemukulan Rekannya di Pamekasan

  • Whatsapp

Buntut aksi demo PMII di depan Kantor Bupati Pamekasan terkait tambang, Kamis, (25/6)

KABAR RAKYAT – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banyuwangi menunjukan solidaritas pada nasib rekannya, PMII Cabang Pamekasan yang menjadi korban tindakan berlebihan dari oknum keamanan saat aksinya di depan kantor Bupati Kab. Pamekasan pada Kamis, 25 Juni 2020 .

Dalam rilis yang dikirimkan, PMII Cabang Banyuwangi melalui Ketuanya, Wahyu Dwi Hermawan, Sabtu (27/6/2020), menjelaskan, bahwa aksi turun jalan yang dilaksanakan PMII Cabang Pamekasan tentang maraknya perusakan lingkungan hidup (pertambangan) galian C telah menuai korban.

Demontrasi yang berlangsung di depan kantor Bupati Kab. Pamekasan tersebut menuai aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan puluhan aktivis PMII.

Peristiwa itu dipicu, kata Wahyu, lantaran Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang enggan menemui massa aksi. Sehingga, aparat kepolisian yang seharusnya bertugas menjaga dan mengamankan massa aksi justru melakukan tindakan represif.

Alhasil, tiga kader PMII Pamekasan yang menjadi korban pemukulan oleh aparat keamanan harus dilarikan ke rumah sakit. Diantaranya bernama Ahmad Rofiqi Ketua Rayon Sakera IAIN Madura mengalami luka sobek bagian belakang kepala sehingga harus dijahit serta dua kader mengalami memar.

[the_ad id=”29596″]

Atas kejadian ini, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi mengutuk keras oknum keamanan yang kepolisian yang melakukan tindakan represif dan mendesak Kapolda Jawa Timur menindak tegas Kapolres Pamekasan.

“Ini sudah melanggar Amanat Undang-Undang. Kapolda Jawa Timur harus bertanggung jawab dan menindak tegas Kapolres Pamekasan. Berhentikan oknum pelaku pemukulan kader PMII Pamekasan,” tandas Wahyu Dwi Hermawan.

Aktifis kelahiran Situbondo ini juga mengatakan, tindakan pemukulan harusnya tidak dilakukan oleh aparat kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pasal 28E No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *